maduraindepth.com – Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sampang sepanjang 2025 menunjukkan tren positif.
Dari target sekitar Rp770–775 juta, realisasi PAD DLH tercatat mencapai 95,76 persen, atau setara sekitar Rp737 juta.
Kepala DLH Kabupaten Sampang, A. Faisol Ansori, mengungkapkan bahwa capaian tersebut ditopang tiga sektor utama, yakni pengelolaan sampah, layanan tinja/kakus, serta laboratorium lingkungan. Dua sektor pertama telah memenuhi target, sementara layanan laboratorium masih belum optimal.
“Pengelolaan sampah dan layanan tinja sudah tercapai. Yang belum maksimal adalah sektor laboratorium, capaiannya masih berkisar 50–60 persen,” ujar Faisol saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (6/1/2026).
Meski demikian, Faisol menegaskan bahwa secara akumulatif kinerja PAD DLH tetap berada pada kategori sangat baik. Selisih PAD yang belum terealisasi diperkirakan hanya Rp40–50 juta dari target yang ditetapkan.
Memasuki tahun 2026, DLH Sampang menetapkan target yang lebih tinggi, yakni sekitar Rp800 juta. Kenaikan target tersebut akan dibarengi dengan langkah-langkah strategis untuk menggali potensi pendapatan baru.
Salah satu upaya yang akan diperkuat adalah optimalisasi kontribusi dari berbagai kegiatan dan event yang menimbulkan sampah. DLH akan bersikap lebih proaktif dalam meminta kontribusi pengelolaan sampah, baik pada event berskala besar maupun kecil.
“Ini bukan soal sewa tempat, tetapi kontribusi atas timbulan sampah yang dihasilkan setiap kegiatan,” tegasnya.
DLH juga menyoroti persoalan sampah di wilayah Pantai Utara (Pantura) Sampang yang hingga kini masih menjadi tantangan serius. Keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya armada pengangkut sampah, membuat penanganan di wilayah tersebut belum maksimal. Saat ini, DLH hanya mengandalkan satu unit kendaraan operasional.
Selain peningkatan sarana, DLH mulai melirik pemanfaatan teknologi pengolahan sampah sederhana, seperti insinerator skala kecil, untuk menekan volume sampah. Namun Faisol menegaskan, keberhasilan pengelolaan sampah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah.
“Kesadaran dan partisipasi masyarakat menjadi kunci. Tanpa itu, sekuat apa pun upaya pemerintah akan sulit maksimal,” pungkasnya.(Poer/MH)
