maduraindepth.com – Pemerintah kabupaten (Pemkab) Sampang saat ini tengah melakukan koordinasi dengan Pemprov Jawa Timur dan beberapa tokoh untuk melakukan pembinaan bagi mantan pemimpin syiah Sampang, Ali Murtadho alias Tajul Muluk beserta pengikutnya. Hal itu disampaikan oleh Humas Kemenag Sampang, Faisol Ramdhoni, Selasa (24/11).
Faisol mengatakan, pasca Tajul Muluk beserta sebagian besar pengikutnya menyatakan ikrar kembali ke sunni, para penyintas Syiah Sampang itu terpecah menjadi dua kubu. Yakni pengikut Tajul yang memilih meninggalkan paham syiah dan kubu yang tetap mempertahankan keyakinan menjadi penganut sekte syiah.
Koordinasi itu, kata Faisol, untuk mengkondusifkan dua kubu tersebut. Karena dua kubu yang masih tinggal di Rusun Puspa Agro, Jemundo, Sidoarjo itu saling bully.
“Sehingga yang tidak ikut ikrar membully pengikut Tajul Muluk yang melakukan ikrar,” kata Ketua Lakpesdam PCNU Sampang tersebut kepada maduraindepth.com, Selasa (24/11).
Faisol mengungkapkan, selain dua kubu yang saling bully, masyarakat di tempat asal mereka di Dusun Nagkernang, Desa Blu’uran, Kecamatan Karang Penang juga masih terdapat perbedaan persepsi.
“Ada sebagian yang percaya bahwa Tajul dan pengikutnya kembali ke Aswaja, dan ada yang masih belum percaya. Sehingga masih harus dilakukan persamaan persepsi terhadap warga sekitar,” paparnya.
Untuk itu, sambung Faisol, dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan komunikasi dengan para tokoh agama dan masyarakat di Nangkernang. “Untuk melakukan dialog terkait langkah selanjutnya,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Tanfidziyah PCNU Sampang KH. Mohammad Itqon Bushiri menyampaikan, kedepan perlu dilakukan evaluasi mendalam terkait polemik antara warga di Nangkernang dan dua kubu yang berada di Puspa Agro, Jemundo.
Menurut Kyai Itqon, jika dua kubu tersebut terjadi saling bully, maka perlu tindakan tegas. “Atau pemisahan lokasi,” tuturnya.
Ditanya terkait rencana pemerintah akan melakukan pembinaan bagi Tajul Muluk beserta pengikutnya, Kyai Itqon menegaskan harus dilakukan pembinaan khusus melalui Kyai-kyai di Sampang. Karena hal itu merupakan permintaan dari masyarakat setempat.
“Dan hal itu perlu dilakukan dalam waktu yang cukup lama,” ujarnya.
Pihaknya mengaku tidak bisa mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik tersebut. Karena hal itu berkaitan dengan anggaran.
“Kalau sebaliknya, dalam artian tidak mendesak, kita harus berkonsultasi kepada para Kyai dan masyarakat. Karena bukan akidah saja, tapi rekonsiliasi konflik,” tutupnya. (RIF/MH)
