maduraindepth.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menekankan pentingnya integritas dan moralitas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bupati Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan, PPPK merupakan representasi wajah pemerintah daerah sehingga perilaku pribadi harus mampu menjadi teladan, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat.
“PPPK adalah aparatur yang memiliki kedudukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga wajib menjaga sikap pribadi, integritas, dan moralitas,” tegas Bupati Fauzi dalam acara penyerahan Surat Keputusan (SK) PPPK di Gedung KORPRI, Selasa (30/09/2025).
Ia mengingatkan, pelanggaran etika seperti perselingkuhan hingga keterlibatan dalam praktik judi online dapat mencoreng citra pemerintah. Bahkan, menurutnya, praktik judi online saat ini menjadi ancaman serius yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial.
“PPPK jangan ada kasus perselingkuhan dan bermain judi online yang merusak diri sendiri, keluarga, dan citra pemerintah daerah. Seharusnya memberi teladan, bukan justru melakukan pelanggaran,” ujarnya.
Bupati menambahkan, Pemkab Sumenep tidak akan segan menjatuhkan sanksi tegas terhadap PPPK yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, baik dalam tugas kedinasan maupun kehidupan pribadi yang berdampak pada nama baik pemerintah.
Lebih jauh, ia meminta PPPK meningkatkan kompetensi, loyalitas, dan semangat kerja. “PPPK harus mampu mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, dan dipercaya masyarakat, agar Pemkab Sumenep semakin kokoh dalam memberikan pelayanan publik berkualitas,” tandasnya.
167 PPPK Resmi Terima SK
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menjelaskan bahwa sebanyak 167 PPPK resmi menerima SK. Rinciannya terdiri dari 18 tenaga teknis, 104 tenaga guru, dan 45 tenaga kesehatan.
Mereka merupakan bagian dari ribuan pelamar yang sebelumnya mengikuti seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT). Dari 5.647 peserta, hanya ratusan yang berhasil lolos sesuai formasi kebutuhan daerah.
Dengan tambahan tenaga PPPK ini, Pemkab Sumenep berharap pelayanan publik di berbagai sektor, khususnya pendidikan, kesehatan, dan layanan teknis, dapat semakin ditingkatkan. (*/MH)
