maduraindepth.com – Banyaknya proyek pembangunan yang mangkrak selama tahun 2019, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep memberikan lampu kuning, yakni meminta eksekutif mengubah mekanisme lelang proyek. Hal itu dilakukan untuk menghindari keterlambatan pengerjaan.
Dijelaskan ketua DPRD Sumenep, A. Hamid Ali Munir, saat dikonfimasi media ini bahwa, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep harus mempercepat lelang dan mengerjakan proyek-proyek besar di awal tahun. Sebab jika tidak, akan banyak penumpukan dan keteteran.
“Masalah mekanismenya bisa saja di kerjakan di awal tahun, karena dengan adanya Musyawaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ini bertujuan agar perncanaanya sudah dilakukan sejak awal dan benar-benar fix,” katanya, menyinggung banyaknya program pembangunan Sumenep, Selasa (10/12).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, hal itu perlu dilakukan oleh Pemkab Sumenep dalam menjaga kualitas pekerjaan proyek. Disadari bahwa, untuk menghindari proyek fisik yang tidak selesai karena keterlambatan proses tender.
Namun, apabila proses lelang dipercepat, ujar Hamid, berbagai paket proyek tersebut juga bisa cepat dikerjakan. Sebab, apabila pengerjaannya mendekati akhir tahun diklaim tidak akan maksimal karena mepet waktu. “Sehingga nantinya tidak ada lagi alasan keterlambatan proses tender,” papar dia.
Pihaknya pun mewanti-wanti Pemkab Sumenep agar mengevaluasi pengerjaan berbagai paket proyek tersebut. Hal itu mengantisipasi terjadinya pengerjaan proyek yang molor dan gagal diselesaikan 2019 ini.
“Ketika program atau poryek fisik ini tidak terlaksana di akhir tahun ini, maka itu tidak bisa dilanjutkan begitu saja. Tentunya, perlu ada tender ulang di tahun berikutnya, dan itupun kalau di programkan ulang,” pungkasnya. (MR/AJ)
