maduraindepth.com – Aktivis Independen Jakarta (AIJ) melaporkan dugaan pungutan liar (Pungli) proyek operasi nasional agraria (Prona) tahun 2015 sampai 2017 di Desa Candi, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep ke Polres setempat. Pasalnya, masyarakat yang mengajukan permohonan sertifikat tanah dipungut biaya sebesar Rp 450 ribu per petak tanah.
Biaya tersebut dibayarkan kepada Pemerintah Desa (Pemdes) Candi untuk operasional dan administrasi.
Anggota AIJ, Londo menyebutkan, pungli Prona tersebut bisa masuk kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Dia menilai pungutan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kalau dari pemerintah, peraturan pembiayaan Prona itu nol rupiah,” ucapnya, Jum’at (31/1/2020).
Menurutnya, jika memang ada pembiayaan administrasi, maka Pemdes hanya diperkenankan menarik biaya maksimal Rp 150 ribu. Itu sesuai dengan surat pernyataan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumenep.
Usai melaporkan dugaan pungli Prona tersebut, kata dia, pihaknya akan segera membuat surat tembusan yang ditujukan pada Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Mabes Polri. “Pada 27 Januari 2020 kemarin yang dilaporkan dan diterima oleh bagian Tipikor dan langsung diserahkan pada Kasi Umum Polres Sumenep,” ujarnya.
Londo melanjutkan, perangkat Desa Candi yang terlibat dalam kasus tersebut harus bertanggungjawab. “Target saya hanya satu, jika memang terbukti ada Pungli dalam realisasi Prona di Desa Candi, entah aparat desa atau Kadesnya, maka harus masuk bui,” tandasnya.
Sementara itu, Kasubag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti mengaku tidak mengetahui secara pasti terkait pelaporan yang dilayangkan oleh anggota AIJ. “Saya belum mengetahui, belum cek langsung ke bagian Kasium,” ujarnya. (MR/MH)
