Masyarakat Kepulauan Belum Tau BPNT, Bupati Sumenep: Bukan Tidak Ada Sosialisasi

Bupati Sumenep
Bupati Sumenep, Busyro Karim, saat diwawancarai awak media. (Foto: MR/MI)

maduraindepth.com – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Sumenep akhirya resmi dilaunching, Kamis (14/11), yang sebelumnya sudah disosialisasikan oleh Dinas Sosial (Dinsos) setempat tertanggal 6 November lalu.

Ironisnya, BPNT ternyata masih berlaku pada wilayah daratan saja, wilayah kepulauan Sumenep masih belum menerima sosialisasi dari program BPNT tersebut. Sedangkan, program itu sudah di launching, meski tanpa sosialisasi ke daerah kepulauan.

Hal itu diakui Ferdy (20), Warga Dusun barat pasar, Desa Kalikatak, Kecamatan Arjasa, Kepulauan Kangean, saat dikonfirmasi melalui melalui sambungan selularnya. Dia mengaku tidak mengetahui tentang peralihan Rastra ke program BPNT yang dimaksut.

“Saya belum pernah mendengar apa itu BPNT, dan saya selaku ketua Kangean Peduli Sosial (KPS) sama sekali tidak punya kabar tentantang BPNT Sumenep ini,” ungkapnya, saat dihubungi media ini, Kamis (14/11).

Ferdy hanya meminta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak tebang pilih. sehingga pemerataan antara kepulauan dan daratan juga mampu dirasakan masyarakat.

“Saya selaku warga kepulauan berharap hal ini menjadi evaluasi bersama agar sistem pemerataan antara kepulauan dan daratan Sumenep berjalan sebagaimana mestinya,” terangnya dengan sesal.

Senada dengan kekecewaan Ferdy, Bupati Sumenep, Busyro Karim, berdalih jika sosialisai BPNT pada wilayah kepulauan tersebut tidak dilaksanakan lantaran bentrok dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahap dua wilayah kepulauan.

Baca juga:  Cegah Pungli dan Korupsi, Pemkab Sampang Gandeng Polres

“Bukan tidak ada sosialisi, cuma karena sekarang wilayah kepulauan sedang menyelenggarakan kontestasi politik tingkat desa,” tegas bupati dua periode ini. (MR/AJ)

Respon (1)

  1. Seharusnya tidak seperti itu, pemkab juga harus adil sama masyarakat kepulauan. Saya pun terkejut juga dengan BPNT ini, kok tiba-tiba ada tapi tidak ada sosialisasi terlebih dahulu. Tidak ada alasan untuk tidak mengadakan sosialisasi k kepulauan. Kalau alasannya karna kepulauan sibuk dengan pilkades, menurut saya masih kurang etis, karna disumenep daratan sendiri pun masih sibuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pilkades kemaren. Jadi alasan apa lagi kalau seperti itu…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner auto