maduraindepth.com – Beredarnya isu miring hingga munculnya rencana konferensi pers dari sejumlah pihak terkait hasil penilaian Festival Musik Tong-Tong se-Madura 2026, langsung disikapi serius oleh pihak penyelenggara.
Untuk meluruskan simpang siur informasi tersebut, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep bersama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-POLRI (FKPPI) selaku panitia pelaksana, memberikan klarifikasi resmi. Kedua pihak menegaskan bahwa seluruh hasil penjurian mutlak sesuai prosedur dan kesepakatan awal.
Ketua FKPPI Sumenep, Edy, membeberkan bahwa mekanisme penilaian sama sekali tidak diubah secara sepihak. Menurutnya, aturan main sudah dibedah dan disetujui bersama para peserta sejak Technical Meeting (TM) pertama hingga kedua.
Salah satu bentuk transparansi yang diusung pada gelaran tahun ini adalah sistem publikasi nilai secara live. Sesaat setelah peserta menuntaskan penampilannya di garis awal (start), skor langsung ditampilkan ke layar.
“Sejak TM pertama, panitia sudah memaparkan bahwa hasil penilaian akan dikeluarkan melalui metode baru, yaitu tayang secara langsung (live),” ungkap Edy, Senin (7/9/2026).
Pada tahap TM kedua, lanjut Edy, aturan ini kembali dipertegas. Bahkan, usulan dari peserta agar nilai dipecah dan ditampilkan per kategori seperti aransemen, penyajian, dekorasi, hingga unsur tari juga diakomodasi oleh panitia.
Terkait desas-desus kecurangan yang viral di media sosial, Edy menepis keras tudingan tersebut. Ia memastikan panitia tidak memiliki celah atau wewenang untuk mengotak-atik angka. Begitu dewan juri menyerahkan hasil, angka tersebut langsung diunggah ke layar tayang tanpa ada filter atau perubahan.
Guna menjaga independensi, panitia juga menerapkan aturan ketat kepada dewan juri. “Kami sangat waspada. Juri bahkan dilarang mencoret-coret lembar penilaian. Sekali angka ditulis, itu menjadi keputusan final yang tidak boleh diganti,” tegasnya.
Selain itu, lembar penilaian yang dipegang oleh para juri tidak mencantumkan nama grup atau identitas asal peserta, melainkan hanya menggunakan nomor urut undian (penilaian buta). Langkah ini diambil untuk memastikan juri bekerja secara objektif dan terhindar dari bias.
Meski demikian, Edy mempersilakan pihak-pihak yang masih merasa mengganjal dengan proses penjurian untuk datang berdiskusi. Panitia dan Disbudporapar selalu membuka pintu dialog agar persoalan tidak melebar menjadi bola liar di luar forum resmi.
Senada dengan hal itu, Kepala Disbudporapar Sumenep, Faruk Hanafi, mengimbau seluruh elemen masyarakat dan peserta untuk legawa menerima hasil akhir kompetisi. Ia meyakini panitia telah bekerja ekstra hati-hati dalam mengawal jalannya lomba.
“Insyaallah, panitia sangat menjaga integritas dan tidak akan berani bermain-main soal penilaian,” ungkapnya.
Faruk menegaskan, hak prerogatif pemenang sepenuhnya berada di tangan dewan juri yang kredibel dan bekerja sesuai parameter kriteria yang ketat. Ia berharap polemik ini segera mereda agar tidak menodai kemeriahan dan nilai pelestarian budaya dalam festival tersebut.
“Harapan kami, mari bersama-sama menghormati keputusan dewan juri. Apabila ada hal yang dirasa kurang jelas, silakan tempuh jalur komunikasi yang baik dan proporsional kepada panitia atau dinas, agar suasana tetap kondusif,” pungkasnya.(Arif Coolbreak/MID)
