maduraindepth.com – Dalam upaya memperkuat sinergi antara tata kelola energi nasional dan kebijakan fiskal di daerah, SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Offshore Jabanusa menyelenggarakan Rapat Kerja Stakeholder Daerah di Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (18/6).
Kegiatan bertajuk “Tata Kelola Energi dan Keseimbangan Fiskal Kabupaten/Kota Pesisir” ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan tantangan operasional hulu migas dengan akselerasi pembangunan di wilayah pesisir.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Bupati Pamekasan, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Bupati Bangkalan, Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Gresik dan Kabupaten Sampang, serta perwakilan KKKS, yaitu Kangean Energy Indonesia, Petronas Carigali Ketapang II Ltd., Searah Ketapang Ltd., Husky-CNOOC Madura Ltd., Medco Energi Madura Offshore Pty. Ltd., Medco Energi Sampang Pty. Ltd., SAKA Indonesia Pangkah Ltd., Pertamina EP Field Poleng, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, Posco International ENP Indonesia, dan Prima Energi Bawean.
Forum membahas pentingnya membangun hubungan yang harmonis antara keberlanjutan operasional hulu migas lepas pantai (offshore) dengan dukungan sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kabupaten/kota di wilayah pesisir. Para peserta juga menekankan perlunya penguatan formulasi distribusi nilai ekonomi agar semakin mencerminkan kontribusi serta daya dukung daerah pesisir dalam menjaga stabilitas wilayah dan kelancaran operasi migas.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menyampaikan bahwa industri hulu migas berkomitmen memberikan efek berganda (multiplier effect) yang optimal bagi daerah, khususnya wilayah yang memiliki keterkaitan geografis dan operasional dengan kegiatan lepas pantai.
“Kontribusi hulu migas tidak hanya diwujudkan melalui Program Pengembangan Masyarakat (PPM), tetapi juga melalui penciptaan nilai ekonomi yang mendukung pembangunan daerah. Sinergi dan komunikasi yang konstruktif antara regulator, KKKS, dan pemerintah daerah adalah kunci utama agar manfaat kegiatan hulu migas dapat dirasakan secara adil, proporsional, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, forum secara resmi menyepakati sejumlah Rekomendasi Kebijakan Strategis kepada pemerintah pusat.
Pertama, forum merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk mempercepat kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap kabupaten/kota pesisir yang berada di sekitar koordinat sumur produksi di Jawa Timur. Kajian tersebut diharapkan menjadi dasar pemberian tambahan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Jika regulasi DBH Migas belum memungkinkan, forum mengusulkan optimalisasi instrumen Transfer ke Daerah (TKD), seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau instrumen fiskal alternatif.
Kedua, forum mendorong Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi agar menyediakan data terintegrasi mengenai koordinat sumur, volume lifting, serta pemetaan wilayah pesisir yang terdampak secara sosial-ekonomi. Selain itu, pemerintah juga didorong menyusun indeks eksternalitas negatif bagi daerah di sekitar sumur produksi agar alokasi DBH Migas dapat dilakukan secara lebih akurat dan inklusif.
Melalui rekomendasi tersebut, SKK Migas dan KKKS Offshore berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga tercipta keselarasan kebijakan tata kelola energi dan fiskal demi mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. (Poer/MID)
