26 Kasus Pemerkosaan Terjadi di Sumenep Sejak Empat Tahun Terakhir

0
75
Kasus pemerkosaan di sumenep
Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKB Sumenep, Sri Enda Purnamawati. (Foto: MR/MI)

maduraindepth.com – Sejak 2016 hingga saat ini, tercatat sebanyak 26 kasus pemerkosaan terjadi di Sumenep. Data di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Sumenep menunjukkan, jumlah kasus pemerkosaan terbanyak terijadi pada 2016, yaitu 11 kasus.

Data tersebut juga menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus pemerkosaan sejak 2016, dengan rincian sebagai berikut: 2016 terjadi 11 kasus, sementara pada 2017 ada 8 kasus dan 5 kasus pada 2018. Kemudian, pada 2019 hingga November sudah ada 2 kasus pemerkosaan.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Sumenep, Sri Enda Purnamawati mengklaim bahwa tahun ini memang mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya.

Namun menurutnya, hal tersebut tidak bisa menjadi acuan karena kejadian bisa terjadi kapan saja dan mengubah angka dalam data. “Ini tidak bisa dikatakan setiap tahunnya meningkat atau menurun. Kemungkinan ada, tapi tidak dilaporkan. Memang karena dari individunya sendiri kurang kesadaran untuk melaporkan apa yang menimpa dirinya atau keluarganya,” katanya, saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Jumat (15/11).

Sejauh ini, lanjut Enda, kesadaran masyarakat untuk melapor masih minim. Masyarakat juga menganggap hal itu tergolong privasi. Terlebih, saat ingin dilaporkan, pihak keluarga merasa malu.

Saat dihadapkan pada kondisi tersebut, pihaknya berupaya turun kelapangan mencari informasi di masyarakat. Meski tidak ada laporan, pelayanan dan pendampingan bisa terus ditingkatkan.

“Sehingga kita selalu berupaya untuk turun melakukan pendampingan. Baik itu melalui sosialisai, ataupun berdasar dari laporan tim jejaring seperti UPPA Polres Sumenep, Dinkes, RSUD, Kejari, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Agama. Ini semua adalah upaya kita untuk meminimalisir dan menekan kasus-kasus sperti ini terjadi,” jelanya.

Dia berharap, masyarakat harus menyadari keberadaan lembaganya dan tidak beranggapan untuk membuka aib korban. Pasalnya, kedatangan timnya untuk memberi dukungan dan pendampingan, termasuk saat proses hukum berlangsung, pendampingan tetap diberikan.

“Upaya-upaya yang kita lakukan semata untuk memberikan perlindungan. Utamanya bagi perempuan dan anak yang betul-betul membutuhkan pendampingan. Jadi harapan saya masyarakat jangan sungkan untuk melaporkan,” harap Enda.

Apalagi sejak empat tahun terahir ini, pihaknya mengaku bekerjasama dengan Kecamatan se-Kabupaten Sumenep untuk membentuk Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Hal tersebut salah satu dari upaya menangani kasus-kasus yang bersangkutan dengan Perempuan dan Anak.

“Ini tindakan nyata. Satgas PPA ini ada di desa dan dibentuk sejak 2016 silam. Sampai saat ini sudah ada 21 Kecamatan yang desanya sudah ada Satgas PPA ini, sehingga masyarakat tidak perlu kawatir jauh-jauh ke Kota untuk melaporkan apa yang menjadi persoalan,” pungkasnya. (MR/AJ)