maduraindepth.com – Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Sumenep resmi memiliki nakhoda baru untuk masa bakti 2026-2031. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Agus Dwi Saputra, resmi dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pengurus KORPRI dalam upacara khidmat di Pendopo Agung Keraton, Selasa (12/5/2026).
Usai pengukuhan, Agus Dwi Saputra langsung memberikan sinyal kuat mengenai arah organisasi ke depan. Ia menegaskan bahwa KORPRI tidak boleh lagi menjadi organisasi yang kaku. Di tengah dinamika pemerintahan saat ini, adaptivitas dan inovasi menjadi harga mati bagi setiap Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Tantangan birokrasi semakin kompleks. Seluruh anggota KORPRI dituntut meningkatkan kapasitas diri agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan berkualitas,” tegas Agus di hadapan para pengurus.
Agus memproyeksikan KORPRI sebagai wadah pembinaan yang tidak hanya fokus pada urusan administratif, tetapi juga pada penguatan kompetensi, keterampilan, hingga perubahan perilaku ASN. Menurutnya, peran strategis KORPRI adalah menjadi pilar pendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Salah satu poin krusial yang ditekankan adalah pergeseran budaya kerja di era digital. Ia meminta seluruh anggota untuk mulai meninggalkan pola kerja konvensional yang lamban dan beralih ke sistem yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kita harus membangun budaya kerja yang disiplin dan berorientasi pada pelayanan. ASN harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan pola kerja digital saat ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh anggota menjaga soliditas organisasi. Baginya, komitmen kolektif adalah energi utama bagi KORPRI untuk menjadi motor penggerak birokrasi yang profesional dan modern di ujung timur Pulau Madura.
Dalam struktur kepengurusan periode 2026-2031 ini, Agus Dwi Saputra didampingi oleh Benny Irawan sebagai Sekretaris dan Ruri Wahyu Desiarti di posisi Bendahara. Formasi ini diharapkan mampu membawa kesegaran dalam tubuh organisasi.
“Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial. Ini adalah momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan benar-benar berorientasi pada pelayanan masyarakat,” pungkasnya.(Arif Coolbreak/MID)
