maduraindepth.com — Dugaan penolakan terhadap pasien BPJS di Puskesmas Banyuanyar, Kabupaten Sampang, memicu desakan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang segera mengambil tindakan.
Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi Komando HAM DPD Sampang dengan Dinkes Sampang, Kamis (1/10/2026). Audiensi dipimpin Ketua Komando HAM DPD Sampang, Lihon, dan diterima Sekretaris Dinkes Sampang Titin Hamidah, M.Kes., bersama sejumlah staf.
Dalam audiensi, pihak Komando HAM mempertanyakan mekanisme pelayanan pasien BPJS, termasuk persoalan kepesertaan dan dugaan penolakan pasien di Puskesmas Banyuanyar.
Juru bicara audiensi, Abd Hamid dari LSM PIAR, mengaku kecewa lantaran pihaknya berharap dapat bertemu langsung dengan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil kebijakan, termasuk Plt Kepala Dinkes Sampang.
“Kami sebetulnya ingin bertemu dengan orang yang memiliki kebijakan. Kemudian juga bisa melibatkan Ibu Kapus Banyuanyar dan oknum yang telah menolak pasien BPJS,” ujar Abd Hamid.
Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi evaluasi terhadap etika dan etos kerja dalam pelayanan kesehatan. Ia menyebut pasien yang merupakan ibunya mengalami trauma setelah persoalan tersebut.
Abd Hamid menegaskan pihaknya tidak akan berhenti pada audiensi. Pihaknya akan memantau tindak lanjut Dinkes, termasuk kemungkinan sanksi apabila dugaan tersebut terbukti.
“Kami akan terus pantau apakah nanti oknum tersebut dijatuhi sanksi, apakah teguran atau jika memang terbukti betul-betul salah, harus dilakukan proses mutasi agar di Puskesmas ini terjadi penyegaran birokrasi,” tegasnya.
Ia bahkan menyatakan akan menggelar aksi lebih besar apabila tidak ada tindak lanjut dari Dinkes Sampang.
“Jika masih belum ada tindak lanjut, kami akan menggelar aksi besar-besaran terkait pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang,” pungkasnya.(Poer/MID)
