maduraindepth.com – Pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir di Kabupaten Bangkalan diragukan legislatif. Sistem parkir secara manual dianggap rawan untuk diselewengkan. Sehingga mungkin sekali kebocoran pendapatan asli daerah (PAD) bakal terjadi.
Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur menyampaikan perkembangan teknologi telah menyentuh ke berbagai sistem pelayanan pemerintah. Termasuk sistem penarikan parkir. Dari sistem transaksi manual berubah ke sistem elektronik.
Nyatanya, permintaan sistem parkir secara elektronik, tidak hanya didesak wakil rakyat. Namun pengelola parkir pasar juga ikut mendorong. Seperti Pasar Ki Lemah Duwur. Pasar sentral di tengah kota ini diminta untuk diubah ke sistem elektronik.
Menurut M. Husni Syakur, pengelolaan parkir elektronik bertujuan untuk menghindari terjadinya kebocoroan PAD. Dengan sistem elektronik, kebocoran PAD diyakini bakal terkurangi.
“Apalagi dilengkapi dengan CCTV (Closed Circuit Television). Sehingga bertambah keamanannya. Seharusnya pemerintah sudah merubah ke sistem parkir elektronik,” katanya.
Pihaknya mendorong Dinas Perdagangan (Disdag) segera melakukan pembenahan dan mempersiapkan penerapan parkir secara elektronik. Caranya, Disdag bisa mengajukan anggaran. “Demi kebaikan bersama, kami akan dukung,” tegasnya.
Kepala Disdag Bangkalan Budi Utomo merespon baik usulan itu. Sebab dari sisi kemanfaatan, parkir secara elektronik dapat mencegah kebocoran pengelolaan. “Tapi untuk sementara saya percaya kepada pengelola parkir tidak bakal terjadi kebocoran,” ucapnya.
Kendati demikian, Disdag belum mengalokasikan anggaran untuk pengadaan. Tetapi dia berjanji akan sesegera mungkin untuk mengajukan. Namun penggunaan parkir elektronik perlu ditunjang peralatan sistem lain seperti CCTV. “Kalau alatnya tidak mendukung pasti rawan kehilangan nanti,” tandasnya. (ns/mi)
