maduraindepth.com – Bupati Baddrut Tamam menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD Pamekasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam APBD Perubahan tahun 2020. Jawaban tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (10/9) hari ini.
Jawaban bupati disampaikan melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sampang, Totok Hartono.
“Penyusunan keuangan APBD telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan mengedepankan prinsip-prinsip APBD yang telah berlaku umum. Termasuk prinsip rasionalitas, bahwa pendapatan yang direncanakan harus masuk akal,” terang Totok Hartono dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rahman.
Totok mengungkapkan, terkait Raperda APBD Perubahan tahun ini, pemerintah sependapat dengan pandangan Fraksi-fraksi di dewan. Fraksi-fraksi tersebut menginginkan adanya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
“Harapan beberapa Fraksi agar pendapatan asli daerah terus ditingkatkan. Kami sampaikan, bahwa kami sependapat,” jelasnya.
Totok mengatakan, Pemkab Pamekasan telah melaksanakan penyesuaian objek pajak, terutama di kawasan yang dinilai strategis. Di samping itu, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan metode pembayaran wajib pajak guna meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh oknum tertentu.
“Digitalisasi dalam pengawasan pajak, berupa metode pembayaran pajak. Sehingga diharapkan dapat memberikan kemudahan pembayaran wajib pajak dan juga meminimalisir keterlibatan ASN guna mengurangi kecurigaan kebocoran,” urainya.
Totok melanjutkan, pemerintah akan terus saling meningkatkan sinergi antara masyarakat, pemerintah dan legislatif. Sehingga permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik.
“Kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih,” pungkasnya mewakili bupati Baddrut Tamam. (RUK/MH)
