maduraindepth.com – Kabupaten Sampang menjadi salah satu daerah di Madura yang rawan terjadi bencana. Laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menyebut, Kota Bahari ini masuk dalam daftar daerah rawan bencana urutan kelima di Jatim.
Berdasarkan data BPBD, sepanjang 2021 dari 180 desa terdapat 74 desa dan satu kelurahan mengalami kekeringan saat musim kemarau. Rata-rata 74 desa tersebut mengalami kekeringan panjang.
Ironisnya, berbanding terbalik dengan musim kemarau. Saat musim hujan, beberapa kecamatan di Kabupaten Sampang hampir dipastikan dilanda banjir.
“Juga alami banjir saat musim hujan, ” ujar Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Sampang, Asroni, Kamis (27/1).
Asroni menerangkan, dua bencana banjir dan kekeringan kerap kali menimpa Kabupaten Sampang lantaran geografis wilayah terdampak masuk dalam kawasan hulu. Ditambah penghijauan yang kini sudah mulai menipis.
“Potensi bencana cukup besar terutama daerah dataran tinggi yang sering longsor, kekeringan dan banjir untuk daerah dataran rendah,” terangnya.
Sebelumnya, Rabu (26/1), Kalaksa BPBD Jatim Budi Santosa menyampaikan, hujan hanya turun dalam waktu dua sampai empat bulan. Setelah itu terjadi kemarau panjang.
Ia menyarankan, untuk daerah yang berada di dataran tinggi dan berstatus rawan longsor dan kekeringan harus dilakukan reboisasi dengan menanam pohon. “Untuk daerah dataran tinggi dan masuk kawasan hulu jangan sampai gundul, khawatir saat hujan turun bisa terjadi banjir bandang bagi daerah dataran rendah,” ucapnya.
Di sisi lain, normalisasi sungai dan membersihkan sampah yang menyangkut di gorong-gorong merupakan langkah preventif untuk mengantisipasi terjadinya banjir. “Kalau sungai dikeruk bisa mengurangi luapan air saat intensitas hujan tinggi,” jelasnya.
Sebab itu, ia mengingatkan kepada semua pihak bahwa mitigasi kebencanaan merupakan tanggungjawab bersama. Terlebih Indonesia masuk dalam kawasan tropis yang memiliki 10 sungai besar dan tujuh gunung berapi dari 127 gunung aktif yang ada.
“Mitigasi kebencanaan menjadi tanggungjawab Pemprov dan daerah agar bersama-sama menjaga alam, terutama penghijauan dan normalisasi sungai supaya tidak terjadi banjir,” tandasnya. (Alim/MH)
