maduraindepth.com – Desa Pulau Mandangin dinyatakan mengalami kering kritis pada musim kemarau tahun ini. Hal ini berdasarkan rilis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang beberapa waktu lalu.
Warga Pulau Mandangin mengaku kesulitan mencari air bersih. Seperti diungkapkan warga Dusun Candin, Mahrus (42). Saat kemarau ia harus membeli ke tetangga yang memiliki penampungan air tawar.
Meski ada harapan bisa membeli, warga yang punya penampungan belum tentu berkenan menjual airnya. Sebab air yang ditampung sejak musim hujan untuk dipakai sendiri saat kemarau tiba. “Sebagian ada yang tidak mau dijual karena takut habis,” keluhnya, Sabtu (3/9).
Sulitnya air bersih di Pulau Mandangin tidak hanya terjadi pada musim kemarau tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya kesulitan juga dialami warga yang tidak memiliki penampung air. Saat musim hujan biasanya air ditampung untuk persediaan musim kemarau.
Dalam sebulan Mahrus menggelontorkan uang sebesar Rp 200-500 ribu untuk membeli air bersih. Ia mengatakan, “satu drum isi 35 literan harganya Rp 25 ribu”. Kalau memasuki puncak kemarau harganya bisa lebih mahal mencapai Rp 30 ribu.
“Kesulitan air bersih dirasakan bagi orang yang tidak memiliki tempat penampung air,” ungkapnya.
Kendala Pemerintah Droping Air
Kalaksa BPBD Sampang Asroni akan mengupayakan melakukan droping air bersih ke Pulau Mandangin. Apalagi desa kepulauan itu masuk dalam usulan kecamatan sebagai salah satu dari 63 desa kategori kering kritis pada tahun 2022.
Namun upaya droping itu terkendala teknis. Sebab akses untuk masuk ke Pulau Mandangin harus menyebarang laut. “Mandangin memang dibahas secara khusus, dari hasil rapat sebelumnya belum menemukan solusi yang tepat untuk teknis penyaluran air,” ujar Asroni pada maduraindepth.com.
Hingga saat ini, pihaknya masih menungggu solusi teknis pendistribusian dari PDAM Trunojoyo berikut anggaran yang dibutuhkan. Sebab itu, pihaknya meminta dukungan dari semua elemen soal teknis droping air ke Pulau Mandangin menggunakan armada seperti apa. Pasalnya debit air yang akan disalurkan cukup banyak.
Kalaupun menggunakan armada milik warga, kata Asroni, pastinya harus disewa. Itu menurutnya berpengaruh terhadap pagu anggaran yang dibutuhkan.
Sambil menunggu surat keputusan (SK) Bupati Sampang, pihaknya saat ini tengah menghitung keperluan air bersih yang dibutuhkan masyarakat kepulauan.
“Kami bisa mengetahui besaran anggaran setalah datanya ada, setelah data tertampung kami masih kesulitan cari armada untuk angkut airnya,” terangnya. (Alim/MH)
