maduraindepth.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Front Keluarga Mahasiswa Sumenep (FKMS)menggelar aksi turun jalan. Mereka melakukan demonstrasi di depan Kantor Satpol PP Kabupaten Sumenep, Kamis (12/9).
Demo mahasiswa kali ini menyikapi beroperasinya tambak udang di Desa Pakandangan Barat, Kecamatan Bluto. Tambak tersebut dinilai ilegal.
Aktivis mahasiswa itu menuding, pengawasan yang dilakukan penegak Perda di kota Sumekar itu sangat lemah.
Korlap aksi, Dayat menuturkan sejak awal September 2019 tambak udang tersebut kembali beroperasi. Padahal pada 10 April lalu Satpol PP secara resmi sudah melakukan penutupan.
Anehnya, lanjut Dayat, tambak ilegal yang kembali dibuka itu tanpa sepengetahuan pihak penegak Perda. “Oleh karena itu kami minta kepada Pemkab Sumenep, khususnya Pol PP untuk menutup secara permanen,” ujarnya.
Menurut Dayat, keberadaan tambak udang yang dibangun dengan cara reklamasi itu berdampak buruk terhadap masyarakat. Hal itu terbukti dengan adanya penolakan dari warga.
“Itu merugikan masyarakat, seperti ambruknya tangkis laut. Makanya masyarakat setempat menolak dengan membuat sebuah petisi,” katanya.
Sementara itu, Kabid Penegak Perda Satpol PP Sumenep Nurus Dahri mengatakan, pihaknya tidak mengatahui secara langsung terkait beroperasinya tambak udang.
Dijelaskannya, tambak udang tersebut pernah ditolak pengajuan izinnya pada tahun 2015. “Kami baru tahu, kami masih menunggu rekomendasi untuk melangkah,” tuturnya.
Terpisah, Kabid Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sumenep, Kuku menjelaskan, pemilik tambak telah melakukan proses pengajuan ijin lagi. Tapi pihaknya belum memberi rekomendasi.
“Pemiliknya sudah mengajukan ijin tambak kembali. Hanya saja tim belum merekomendasi tambak yang dimaksud,” tandasnya. (MR/MH)
