maduraindepth.com – Usai melakukan pencarian titik koordinat sudetan di Dusun Tambangan, Desa Tanggumong, Kecamatan Kota, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengurai perencanaan di Tahun 2021 dalam penanganan Banjir, Ahad (20/12). Ia mengatakan, untuk penanganan banjir di Kabupaten Sampang dengan cara melakukan pembangunan Floodway.
“Ini merupakan langkah solutif dalam mengatasi banjir, kami sudah komunikasi dengan menteri PUPR. Salah satu cara yang signifikan adalah pembangunan floodway ini bisa segera diselesaikan,” katanya.
Khofifah menyebut menteri PUPR sudah menyiapkan sejumlah anggaran. Sehingga menteri PUPR meminta agar mengkomunikasikan dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Makanya saya ingin melihat fisiknya, jadi kira-kira yang dilewati sungai berapa kilo meter, hingga bertemu dengan laut setelah melewati desa, perkampungan dan persawahan,” tambahnya.
Ia menjelaskan, hal ini harus dilakukan untuk bisa memberikan signifikansi terhadap kemungkinan pencegahan banjir yang setiap tahun masuk ke kota Sampang.
“Berdasarkan hitung-hitungan dari Balai Besar Brantas, sungai kali Kemuning hanya memiliki daya tampungnya 46 persen, kalau ditambah Embung yang 5 hektar kira-kira daya tampungnya 5 persen, tapi masih 51 persen,” jelasnya.
“Insya Allah normalisasi sungai kali kemuning akan diselesaikan di tahun 2021,” tegasnya.
Dikatakannya, Berdasarkan Warning Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Jawa Timur, sampai bulan Februari 2021 harus siaga untuk melakukan penanganan dampak dari banjir. Sehingga seluruh Indonesia harus melakukan langkah-langkah antisipatif.
“Oleh karena itu di internal Pemprov tidak hanya BPBD, ada dari tim SDA, dari tim Bina Marga, dari tim Dinas Perhubungan, dan terutama adalah Dinas Kesehatan (Dinkes) harus terus update. Bagaimana kita bisa melakukan penanganan dengan meminimalisir risiko dan zero kematian,” tandasnya.
“Persoalan di beberapa titik banjir, yang lebih dulu harus disiapkan adalah tanggul dan floodway,” tuturnya.
Dijelaskannya, dalam hal ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan UPT PUPR Jawa Timur.
“Di Sampang harus ada floodway, kanal harus sampai ke laut, pak Menteri PUPR sudah menyiapkan anggarannya termasuk adalah ganti untung daerah yang akan dilakukan perluasan floodway. Yang melakukan negosiasi dengan masyarakat adalah Bupati Sampang,” pungkasnya.
“Jadi hal-hal seperti ini harus terus ditelateni sampai kemudian kanal ke laut itu bisa selesai,”tutupnya.
Catatan Banjir Sampang
Berdasarkan informasi yang dihimpun maduraindepth.com, setiap tahun banjir luapan Sungai Kemuning selalu melanda di Kabupaten Sampang dikarenakan curah hujan di bagian hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kemuning rata-rata lebih dari 35 mm, debit banjir yang mengalir Q25 = 420 m3/det. Sedangkan kapasitas sungai utama hanya mampu menampung 120 – 130 m3/det.
Dampak yang paling dirasakan yakni terhambatnya aktivitas perekonomian yang disebabkan terputusnya akses masyarakat menuju pusat-pusat perekenomian seperti pasar.
Sebelumnya, di Tahun 2019 lalu, banjir yang menggenang di areal sawah seluas +20 Ha. Pemerintah Kabupaten Sampang telah berupaya untuk meminimalisir terjadinya banjir, dengan cara pembuatan reservoir-reservoir kecil pada 50 lokasi di 72 Anak Sungai Kemuning.
Selain itu Pembuatan pintu-pintu air drainase, Pembebasan tanah pada lokasi hulu floodway sesuai dengan desain dan studi LARAP dari BBWS Brantas sebesar Rp 3,2 miliar dengan perkiraan panjang 200 – 300 meter.
Pembebasan tanah pada lokasi perkuatan tebing dengan kegiatan MYC BBWS Brantas (CCSP) sebesar Rp 1,7 miliar. Dan dari Dinas PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim melakukan pekerjaan konstruksi rumah pompa banjir sebanyak 5 unit pada tahun 2017 – 2018 dengan anggaran APBD Jatim senilai Rp 54 miliar dan biaya operasional rumah pompa banjir sebesar Rp 540 juta/tahun.
Rumah pompa banjir yang dibangun berada di Jl. Teratai Kelurahan Dalpenang (Pompa Jagalan), Desa Panggung (Pompa Dag Bukor), Jl. Delima Kelurahan Gunungsekar (Pompa Pandian), Jl. Bahagia Kelurahan Rongtengah (Pompa Jrangon) dan Kampung Jeruk Kelurahan Rongtengah (Pompa Kajuk).
Serta dari Kementerian PUPR melalui BBWS Brantas juga melakukan kegiatan MYC (2017 – 2019) yaitu normalisasi dan konstruksi fisik berupa Concrete Sheet Pile senilai Rp 337 miliar. Pelaksanaan floodway Pengendali Banjir senilai Rp 526 Milyar.
Desain studi analisis dampak lingkungan (Amdal) dan land acqusition and resetlement action plan (Larap) pembuatan floodway Sungai Kemuning senilai Rp 1,9 miliar.
Program tersebut dinilai sangat efektif oleh Pemerintah Pusat karena dapat dirasakan oleh masyarakat dapat menurunkan volume genangan banjir.
Namun demikian masih diperlukan pembangunan floodway sepanjang 7 km dan lebar 60 – 70 meter dengan kapasitas daya tampung 300 m3/det yang membutuhkan anggaran sangat besar termasuk biaya pengadaan tanah senilai Rp 253 miliar sesuai prediksi harga pada tahun 2017. Hal ini membutuhkan dukungan dan bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur agar pengadaan tanah tersebut segera terealisasi.
Dalam hal ini, untuk Floodway yang telah direncanakan akan melintasi enam desa atau kelurahan di Kecamatan Sampang dan Torjun. Diantaranya Desa Aeng Sareh 45.241,86 m2, Desa Tanggumong 120.332,36 m2 Kelurahan Polagan 50.049,753 m2, Kelurahan Gunung Sekar 42.450,61 m2, Kelurahan Karang Dalem 122.385,96 m2, dan Desa Pangongsean 46.666,51 m2 dengan total seluas 427.127,053 m2 untuk daerah terdampak di Kota Bahari.
Oleh karena itu pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2019 bertempat di Aula Mini Pemerintah Kabupaten Sampang telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Floodway di Kabupaten Sampang yang dihadiri oleh Asisten III, Sekda Kabupaten Sampang, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Sumber Daya Air (SDA) Provinsi Jawa Timur, BBWS Brantas, Bappelitbangda Kabupaten Sampang, Dinas PUPR Kabupaten Sampang, dan Inspektorat Kabupaten Sampang.
Hasil yang diperoleh dari rapat tersebut adalah Pemerintah Pusat mendukung rencana pembangunan floodway Sungai Kemuning dan memberikan bantuan program pengadaan tanah sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Sampang berupaya menyelesaikan proses penerbitan penetapan lokasi pengadaan tanah hingga akhir tahun 2019.
Peta sharing penganggaran segera disusun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sampang yang selanjutnya dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (RIF/MH)
