maduraindepth.com – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) bersama Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Sumenep menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD setempat, Senin (11/4). Ratusan mahasiswa langsung memblokade dua jalur lalu lintas di Jalan Trunojoyo tersebut.
Dalam orasinya, mahasiswa menyebut jika
masyarakat Sumenep bukan tumbal pemulihan ekonomi nasional. Terlebih, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai tidak memihak pada rakyat kecil.
“Persoalan Kebijakan ekonomi, jangan sangkut pautkan dengan cara membenturkan aturan dan membuat wacana buruk tentang negeri ini. Apalagi mengorbankan masyarakat dari semua kebijakan,” ucap lantang Korlap Aksi, Abdul Mahmud diikuti riuh seruan massa pendemo.
Pada kesempatan itu, BEM Sumenep bersama OKP meminta DPRD Sumenep menemui massa unjuk rasa. Sekaligus, tanda tangan nota tuntutan mahasiswa yang berisi seruan:
1. Menolak kenaikan harga BBM
2. Menolak penundaan Pemilu
3. Menolak kenaikan PPN
4. Menolak kenaikan harga minyak goreng dan bahan pokok lainnya.
“Jika ketua DPRD Sumenep tidak menemui kami dan tidak berkenan tanda tangan tuntutan kami, maka massa aksi akan masuk ke kantor DPRD Sumenep” teriaknya.
Semula, aksi berjalan damai. Namun permintaan mahasiswa untuk bertemu dengan para wakil rakyat tidak menemui titik terang hingga membuat pendemo geram.
Sebab, di kantor DPRD tersebut dikabarkan hanya terdapat tiga anggota saja yang hadir. Sedangkan puluhan wakil rakyat tidak ada di kursinya saat demonstran menyampaikan tuntutan. Sempat ingin menemui mahasiswa, namun kehadiran segelintir anggota dewan itu langsung mendapat penolakan dari pengunjuk rasa.
Pantauan media ini di lapangan, pendemo kemudian melepas paksa pagar besi berduri yang di pasang pihak kepolisian di depan Kantor DPRD Sumenep. Tak hanya itu, pagar serta gerbang pintu masuk dijebol paksa massa aksi hingga mengalami kerusakan cukup parah.
Setelah itu, mahasiswa lanjut masuk ke halaman kantor dan meminta agar tuntutan mereka segera direspon para wakil rakyat. (*)
