Dinsos Sampang Tak Sanggup Fasilitasi Sekretariat PPDI

Disabilitas PPDI Sampang
Pengurus PPDI Sampang saat membahas fasilitas ruangan khusus difabel, Kamis (8/9). (FOTO: Alimuddin/MI)

maduraindepth.com – Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sampang tidak memiliki sekretariat. Sebab itu, pengurus PPDI mengunjungi Dinas Sosial (Dinsos) setempat, pada Kamis (8/9) untuk membicarakan fasilitasi sekretariat ramah difabel.

Ketua PPDI Sampang Munawi menyampaikan, selama ini jika mengadakan pertemuan, pihaknya selalu menumpang rumah salah satu anggotanya. Bahkan pertemuan itu juga harus ditempatkan di pinggir jalan lantaran belum ada sekretariat.

banner auto

“Sudah lama kami ingin memiliki sekretariat, sehingga teman-teman PPDI tidak bingung saat ada rapat atau pertemuan anggota,” ujar Munawi pada maduraindepth.com.

Ruangan sekretariat itu sangat dibutuhkan demi keberlangsungan organisasi. PPDI Sampang sendiri berharap Dinsos setempat bisa memfasilitasinya. Selain itu, PPDI juga meminta Dinsos untuk melakukan pendampingan agar Raperda tentang Disabilitas segera disahkan menjadi Perda oleh DPRD Sampang.

Munawi mengatakan “mungkin dengan disahkannya Perda disabilitas ini kami bisa merasakan perlindungan hak dan jaminan dalam aktivitas sehari-hari”. “Kami harap Dinsos bersama PPDI mendorong DPRD Sampang segera mengesahkan Perda disabilitas tahun 2022,” harapnya.

Sementara Dinsos Sampang tidak bisa menyanggupi fasilitas sekretariat yang dimohon PPDI. Dalihnya karena semua ruangan sudah terisi. Hal ini sebagaimana disampaikan Kadinsos Fadeli melalui sekretaris Asrul Sani.

“Sekalipun dipaksakan itu tidak memungkinkan karena terbatas, sedangkan kami masih butuh ruangan lagi untuk fasilitas lain,” kilah Asrul.

Baca juga:  Sebanyak 82 Korban Kerusuhan Wamena Terima Bansos dari Pemkab Sampang

Dinsos berjanji akan mengkoordinasikan kebutuhan PPDI Sampang dengan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD). “Kita lihat apakah nanti ada fasiltas ruangan di OPD lain yang kosong atau seperti itu kami juga belum tahu pasti, makanya kami akan koordinasi dulu bersama semua OPD,” ucapnya.

Namun, kata Asrul, perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas bisa segera terwujud apabila Perdanya disahkan oleh DPRD Sampang. “Kami bantu mendata jumlah difabel yang ada dan diharapkan rancangan Perda disabilitas bisa cepat selesai bahas dan cepat disahkan tahun ini,” pungkasnya. (Alim/MH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner auto