madurindepth.com – Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Asroni, belum bisa memastikan kapan realisasi droping air bersih untuk 63 desa kering kritis. Hingga sekarang, Selasa (20/9), pihaknya masih menunggu dari keputusan BPBD Jatim karena berkaitan dengam anggaran.
Asroni mengatakan, meski bupati telah mengeluarkan SK, tapi anggaran droping air diajukan ke Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, APBD Kabupaten Sampang terbatas, sehingga tidak memungkinkan menggunakan anggaran untuk mengatasi kekeringan.
“Oleh Bupati Sampang diarahkan ke BPBD Provinsi sama seperti tahun 2021,” ujarnya, dikonfirmasi, Selasa (20/9).
Dia mengaku, meski sudah diajukan ke provinsi, pihaknya belum mengetahui berapa besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi kekeringan di 63 desa tersebut. “Jika sudah ada akan informasikan kembali,” sambungnya.
Kata Asroni, pihaknya hanya bisa mendorong BPBD Jatim agar secepatnya mengeluarkan anggaran tersebut. Pasalnya puncak kekeringan terjadi pada September hingga Oktober 2022. Sehingga pihaknya mengupayakan anggaran itu bisa terealisasi akhir bulan ini.
“Yang butuh anggaran ini bukan hanya Sampang, apalagi alokasinya harus disetujui gubernur. Jadi kami masih menunggu,” tutupnya. (Alim/MH)
